Partisipasi Politik Masyarakat dalam Sebuah Negara

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Sebuah Negara

Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah. Dimana Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah). partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Definisi partisipasi politik yang cukup senada disampaikan oleh Silvia Bolgherini. Menurut Bolgherini, partisipasi politik " ... a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious. Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung -- dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

A. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Secara umum, bentuk budaya partisipasi politik dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional-legal dan non konvensional-ilegal.

Ф     Konvensional, artinya berdasarkan kesepakatan umum atau kebiasaan yang sudah menjadi tradisi. Legal, artinya sesuai dengan undang - undang atau hukum yang berlaku. Jadi, partisipasi yang konvensional-legal berarti kegiatan politik yang dilaksanakan secara lazim berdasarkan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Ф     Inkonvensional-ilegal atau partisipasi politik konstitusionall dengan cara kekerasan atau revolusi. Kekurangan politik yang melaksanakan partisipasi politik demikian biasanya tidak pernah mengindahkan etika berpolitik. Mereka lebih menyukai tindakan kekerasan (anarkhis).

Berbagai bentuk partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga negara yang mencakup antara lain:

1.      Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara.

2.      Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosiall maupun pemberi masukan (input) terhadap kebijakan pemerintah.

3.      Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya berkampanye dan menjadi pemilih aktif.

4.      Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya melalui unjuk rasa dan demonstrasi.

B. Landasan Partisipasi Politik

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:

1. Kelas – individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.

2. Kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.

3. Lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.

4. Partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan

5. Golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

C. Sebab-sebab Timbulnya Partisipasi Politik

a. Modernisasi

Sejalan dengan berkembangnya industrialisasi, perbaikan pendidikan dan media komunikasi massa, maka pada sebagian penduduk yang merasakan terjadinya perubahan nasib akan menuntut untuk berperan dalam kekuasaan politik.

b. Perubahan – perubahan struktur kelas social

Salah satu dampak modernisasi, dimana munculnya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang semakin meluas, sehingga mereka merasa berkepentingan untuk berpartisipasi secara politis dalam pembuatan keputusan politik.

c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Kaum intelektual ( sarjana, pengarang, wartawan ) melalui ide – idenya kepada masyarakat umum dapat membangkitkan tuntutan akan partisipasi masaa dalam pembuatan keputusan politik. Demikian juga perkembangannya sarana transportasi dan komunikasi modern mampu mempercepat penyebaran ide – ide baru.

d. Konflik diantara kelompok – kelompok  pemimpin politik

Para pemimpin politik berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka mencari dukungan rakyat. Berbagai upaya yang mereka lakukan untuk memperjuangkan ide – ide partisipasi massa dapat menimbulkan gesekan – gesekan.

e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam uruan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang membawa konsekuensinya tindakan – tindakan yang semakin menyusup ke segala segi kehidupan rakyat. Ruang lingkup aktivitas atau ttindakan  pemerintah yang semakin luas mendorong timbulnya tuntutan – tuntutan yang terorganisir untukikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

D. Faktor-faktor Pendukung Partisipasi Politik

·         Pendidikan Politik

Pendidikan politik sebenarnya dimaksudkan untuk mewujudkan atau setidak – tidaknya menyiapkan kader  kader yang dapat diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat luas, dalam arti yang benar – benar memahami semangat yang terkandung dalam perjuangan sebagai kader bangsa.

·         Kesadaran Politik

Keadaran politik rakyat tidak hanya dapat diukur dari tingkat partisipasinya pada pemilu (memberikan suara diblik suara atau ikut meramaikan kampanye pemilu) melainkan juga sejauh mana mereka aktif mengawasi atau mengoreksi kebijakan atau perilaku pemerintah di dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Inilah yang lazim disebut gerakan ekstraparlementer (gerakan turun kejalan).

·         Budaya Politik

Budaya politikmerupakan perwujudan nilai – nilai politik yang dianut oleh sekelompok asyarakat, bangsa dan negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan politik kenegaraan.

·         Sosialisasi Politik

Usaha untuk memasyarakatkan partisipasi politik kepada seluruh earga masyarakat agar memiliki kesadaran politik yang tinggi terutama akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

E. Partisipasi Politik di :

1.      Negara Demokrasi

Partisipasi politik di negara demokratis

Tidak seperti di negara komunis yang hanya memilki satu partai, disini ada dua atau lebih partai. Jadi partisipasi politik menjadi gambaran tentang kepedulian masyarakat tentang keadaan pemerintahan atau keadaan politik. Disini jadi dapat diklasifikasikan menurut intensitas masing-masing kelompok masyarakat terhadap kegiatan politik. Seperti adanya kelompok yang benar-benar aktif secara intensif dalam dunia politik seperti pejabat publik atau pejabat publik, elit parpol, ketua kelompok kepentingan bahkan ada yang memasukan teroris dalam kelompok ini. Ada pula kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan politik secara temporer. Seperti tim sukses saat kampanye, anggota partai politik, dll. Ada pula yang di sebut penonton, sebab hanya seperti pengawas dan tidak banyak terlibat dalam kegiatan politik, seperti pe-lobby, pemilih dalam pemilu, orang yang terlibat diskusi politik, dan pengamat dalam pembangunan politik. Dan yang terakhir adalah kelompok yang sama sekali tak peduli dengan keadaan politik yang di sebut golongan apolitis.

2.      Negara Otoriter

Partisipasi politik di negara Otoriter.

Dinegara otoriter seperti komunis di masa lampau, partisipasi politik yang besar adalah hal yang sewajarnya, karna secara formal, kekuasaan ada di tangan rakyat. Namun tujuan utama dari partisipasi massa ini ialah agar masyarakat yang terbelakang menjadi modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Dan itu membutuhkan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik.

Presentase partai politik menjadi tinggi di sini sebab rezim yang ada benar-benar ingin menunjukan ke absahannya. Dan disini sangat berbeda dengan negara demokrasi. Sebab hanya ada satu calon dari setiap kursi untuk di perebutkan. Dan para calon tersebut harus melewati proses penyaringan yang di selnggarakan oleh partai komunis.

Di sini partisipasi politik juga dapat dilakukan dengan memasuki organisasi-organisasi yang berada dalam kontrol partai. Pemerintah juga menghadapi dilema tentang bagaimana memperluas partisipasi tanpa mengendorkan kontrol. Sebab akan ada bahaya timbulnya konflik yang merusak stabilitas pemerintahan.

3.      Negara Bekembang

Partisipasi politik di negara berkembang

Kebanyakan negara baru yang berkembang ingin mengejar pembangunan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dan mereka cenderung membutuhkan partisipasi politik politik dari masyarakat untuk menangani masalah-masalah yang di timbulkan dari perbedaan etnis, ras, suku, dan agama. Yang diharapkan akan membentuk identitas nasional dan loyalitas kepada negara.namun di beberapa negara berkembang partisipasi secara sukarela sangat sulit di temui. Dan ini menjadi masalah, sebab jika peningkatan partisipasi gagal maka dapat terjadi 2 hal. Yakni “anomi” atau malah “revolusi”. Sedang dalam negara yang pembangunannya agak lancar, dimana banyak terjadi peningkatan urbanisasi, pendidikan, dan komunikasi massa mengakibatkan peningkatan partisipasi yang drastis juga. Melalui bermacam-macam organisasi. Sehingga terjadi peningkatan tuntutan pada pemeintah yang dapat mengakibatkan rusaknya stabilitas nasional menurut elit-elit politik, padahal kestabilan nasional sangat di butuhkan untuk menjalankan kebijakan publik. Hingga, jalan yang paling baik ialah dengan peningkatan secara bertahap, sehinga institusi dan rakyat dapat membiasakan diri.

4.      Melalui New Social Movements (NSM) dan kelompok-kelompok kepentingan.

KELOMPOK KEPENTINGAN

1. Kelompok ANOMIK

2. Kelompok NON-ASOSIASIONAL

3. Kelompok INSTITUSIONAL

4. Kelompok ASOSIASIONAL

v  KELOMPOK ANOMIK

—Terbentuk dari unsur masyarakat secara spontan dan seketika.

—Tidak terorganisir secara rapi, dadakan.

—Individu yang terlibat mempunyai perasaan yang sama atas ketidakpuasan

—Ketidakpuasaan ini dilampiaskan dengan demonstrasi, pemogokan, kadang sampai pada anarkhi.

—Harus segera diatasi, jika tidak akan memasuki situasi chaos.

v  KELOMPOK NON-ASOSIASIONAL

—Tidak terorganisir seacra rapi, bersifat kadang kala.

—Anggotanya merasa mempunyai hubungan batin, jadi tumbuh secara solidaritas. Misalnya: saudara, kerabat, kelompok etnis.

v  KELOMPOK INSTITUSIONAL

—Bersifat resmi, bekerja sama dengan pemerintah, memilik fungsi-fungsi politik.

—Misalnya: koorporasi bisnis, badan legislatif, birokrasi, militer.

v  KELOMPOK ASOSIASIONAL

—Menyatakan kepentingan dari kelompok khusus, memakai tenaga profesional yang bekerja penuh, memiliki prosedur teratur untuk memutuskan tuntutan.

—Yaitu: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kamar Dagang Indonesia (KADIN).